B4T1x49CUAINcUA

“Seni itu bukan sekedar pengumuman,” tegas Seno Gumira Ajidarma (SGA) di hadapan orang-orang yang duduk berkerumun dalam sesi diskusi tentang seni, komunikasi dan aktivisme di Omah Munir, Batu Malang, 08 Desember 2014. “Seni itu harus punya konteks. Harus bisa mengkomunikasikan ide, gagasan dan juga perlawanan.”

SGA kemudian bercerita soal perjuangan Lekra, aktivitas Rendra bersama kelompok teaternya, momen reformasi 1998, serta Aksi Kamisan yang masih terus berlangsung di depan Istana Negara. Banyak momen dan tragedi yang masih terekam di benak masyarakat kita, hingga sekarang.

Hari itu, SGA hadir selaku kurator pameran 49-39 = 10 th ; Menolak Diam. Pergelaran ini menekankan pada peran seni, komunikasi dan aktivisme sebagai sebuah peleburan gerakan. Khususnya, fotografi jurnalistik dan seni instalasi yang melebur dengan aktivisme sebagai bagian dari gerakan sosial politik.

“Media bukanlah sekedar media, bukan sekedar penghubung atau perpanjangan seperti ditunjukkan oleh namanya, karena media adalah bahasa itu sendiri – sedangkan bahasa, bahkan dalam pengertian linguistik, juga sudah ditolak keberadaannya hanya sebagai pengganti dari sesuatu yang lain, katakanlah pengganti gagasan, karena memang mandiri, menjadi dirinya sendiri,” tulis SGA dalam makalah diskusinya sore itu. “Konsep semacam inilah yang berlaku bagi gugus kebudayaan bernama seni, yang akan harus berubah jika sudut pandang beralih kepada gugus kebudayaan yang disebut komunikasi.”

“Tentu seni adalah bagian dari komunikasi, tetapi yang secara ideologis membebaskan diri dari segala ikatan, selain keterhubungan tanda-tanda yang akan dimanfaatkannya secara bebas,” tegas SGA. “Sedangkan komunikasi justru mengikatkan diri kepada tujuan ideologis bernama kejelasan, agar terjamin betapa segenap penanda dalam tindakan komunikasi itu terpahami, sehingga kebebasan itu hanya akan dimanfaatkan dalam konteks wacana dominan.”

“Maka komunikasi seni (bukan seni komunikasi) menjadi suatu paradoks yang menarik dalam kebudayaan manusia. Dalam komunikasi terkandung makna penyampaian pesan, tetapi dalam seni terdapat mandat untuk tidak menyampaikan pesan seperti pengumuman. Terutama jika pesan itu membawa beban padat makna, yang tak kunjung habis tuntas penguraian tafsirnya dalam gugus kebudayaan bernama hukum, politik, maupun sejarah.”

SGA lalu mengenalkan dua sosok yang turut hadir dan menemaninya sore itu. Fanny Octavianus datang dari dunia fotografi jurnalistik, yang berbahasa dalam kuasa wacana dominan, serta terbiasa membidik ketepatan pesan. Sedangkan Yaya Sung adalah seniman instalasi fotografi, artinya produk gerakan seni paling mutakhir yang menghendaki kebebasan lebih besar lagi.

“Dalam praksis, sebetulnya pembedaan teoretik itu tidak memisahkan keduanya seperti tembok,” ungkap SGA tentang karya-karya kedua seniman tadi. “Pendekatan artistik dalam fotografi jurnalistik bukanlah tabu, sementara seni instalasi memang cenderung melebur dengan aktivisme, yang menempatkan seni dalam kemerdekaannya sendiri sebagai bagian dari gerakan sosial politik.”

Pameran ini menjadi ruang tempat keduanya telah terhadirkan, tempat keterpisahan atau keterleburan, dan bagaimana itu terhubungkan dengan suatu “gerakan”.

B4eMt6wCAAAuP-x

Dalam sesi dialog, Yaya Sung berbicara dengan kalimat yang agak berbelit. Sepertinya ia kurang lihai berbicara di depan publik. Sebagai keturunan Tionghoa yang hidup di Indonesia, ia mengaku malah bingung dengan identitasnya sendiri.

“Wah, pulang kampung nih!” begitu kata kawan-kawannya ketika tahu ia liburan ke Tiongkok, beberapa waktu lalu. Responnya saat itu cuma bisa meringis, sekaligus heran.

“Bingung mau jawab apa…” katanya pelan sambil tersenyum getir. Sebab, faktanya selama di negeri tirai bambu itu ia justru kebingungan.

“Saya berada di Tiongkok tapi kok tidak merasa pulang kampung ya?” tanya Yaya Sung dalam hati.

Batinnya lalu seperti memberontak, “Ini bukan kampungku.”

“Lahir menjadi bagian dari warga yang pernah mengalami diskriminasi rasial di Indonesia membuat saya sadar pada pentingnya pemaknaan individu terhadap isu sosial, budaya dan politik yang terkandung dalam sejarah,” begitu yang terbaca dari profil singkat Yaya Sung yang saya terima.

Yaya Sung yang pernah tinggal di kawasan Glodok itu memang mengaku kerap mendapat diskriminasi rasial dari masyarakat di sekitarnya. Hal itu yang membuatnya sedih, dan seringkali dilampiaskan pada karya-karyanya.

“Sejarah tidak pernah bersifat tunggal, ia ditulis oleh mereka yang menang, jaya pada masanya,” tulisnya. “Ketika kata dan tulisan dianggap tidak cukup lagi mewakili suatu ‘kebenaran’, kesenian menjadi bentuk alternatif. Sebuah tawaran, tempat ‘pelarian’ untuk mereka yang termarjinalkan dari bentuk ‘kebenaran’ tersebut.”

“Saya ingin berkisah tentang ketidakberdayaan, cinta, harapan, dan mimpi dari dia yang tidak didengar, dia yang ‘kalah’, dia yang terus berjuang, dan dia yang masih hilang. Mengeksplorasi batasan antara fiksi dan nonfiksi menjadi kunci utama dalam lima karya yang dibangun,” jelas Yaya Sung tentang karyanya untuk pameran hari itu.

“Mempertanyakan manusia mungkin menjadi kewajiban etis bagi jurnalis. Bagi saya, yang tengah belajar jurnalistik melalui fotografi, cenderung lebih mencoba untuk merasakan manusia. Ekspresi para korban yang dari hati, selayaknya mendapat tempat di hati pula. Demikian sesama manusia merasakan,” tulis Fanny Octavianus mengenalkan dirinya, beserta sejumlah karya foto yang dibawanya hari itu. “Ini selanjutnya yang membawa saya pada pelataran aspal gelap di seberang Istana Negara hampir setiap Kamis sore. Merekam dan menyiarkan aksi para korban pelanggaran HAM.”

Sore itu, Fanny bercerita dengan mata yang agak berkaca-kaca dan tampak emosional. Ia mengaku sudah hadir di setiap Aksi Kamisan sejak tahun 2007 – dan tidak pernah sekalipun absen sampai sekarang.

“Sejak Aksi Kamisan yang ke-59 kalau gak salah,” ucapnya sambil menatap Suciwati, istri mendiang (alm) Munir Said Thalib yang hari itu selaku tuan rumah.

“Itu merupakan sebuah peristiwa yang ajaib. Bayangkan, di sini ada Aksi Kamisan, ada bapak dan ibu yang memakai payung hitam, sedangkan di seberang sana berdiri megah Istana Negara yang seperti tidak peduli pada aksi tersebut,” ujar Fanny dengan geram.

Pada paragraf akhir pengantarnya ia menulis, “Ada rasa mendamba yang sangat di balik payung-payung hitam itu. Senja yang membawa mereka kembali dan kembali setiap Kamis; mendamba keadilan. Rasa yang pastinya dimiliki oleh setiap wujud bernama manusia.”

xxxxx

Setelah pemaparan dari SGA, Yaya Sung dan Fanny Octavianus, saatnya kemudian sesi tanya jawab. Seniman gaek kota Malang, Mas Yosa, menyampaikan opininya yang panjang dengan memakai angle dari kacamata seorang seniman. Ia coba memandang foto dan instalasi yang dipajang hari itu sebagai karya seni.

Lalu ada seorang mahasiswa yang beranggapan bahwa seniman dan aktivisme mustinya kembali ke ‘desa’. Maksudnya kegiatan seperti itu jangan hanya dilakukan di kota besar dan kampus-kampus saja – yang akhirnya menjadi eksklusif dan seperti menara gading belaka.

“Iya, benar. Itu sebenarnya sudah pernah terjadi kok…” jawab SGA menyepakati pendapat mahasiswa tersebut. “Contohnya dulu ada Lekra. Mereka selalu kembali ke desa dan kampungnya. Mereka hidup dan berbaur bersama masyarakat.”

Seorang gadis bernama Bunga menanyakan pandangan umum SGA soal kondisi kritik seni di Indonesia. Isu ini cukup menarik dan mendapat tanggapan serius dari SGA.

“Yah, saat ini kita memang sedang mengalami krisis soal kritik seni,” kata penulis yang masih aktif mengajar di IKJ dan UI tersebut. “Hanya sedikit sekali (jurnalis) yang bisa menulis kritik seni. Yang ada adalah wartawan yang sekarang nulis berita sosial, besok nulis berita ekonomi, trus lusa meliput pertunjukan seni. Jadinya, kritik seni adalah hal yang minor pada jurnalisme kita saat ini.”

SGA lalu menjelaskan, bahwa kritik seni itu intinya harus bisa menjelaskan maksud atau makna yang disampaikan seniman kepada publik. Itulah intinya. Kritik seni juga bukan soal membenarkan atau menyalahkan sebuah karya seni.

“Siapakah dia yang berhak menghakimi karya seni sampai seperti itu?” tanya SGA kemudian. “Apakah ia sudah mengapresiasi semua karya seni yang ada?”

Menurut penjelasan SGA, kritik seni itu membangun hubungan antara karya seni dengan khalayak, bukan dengan pembuat atau senimannya. Seniman dan kritikus seni itu posisinya kudu setara. Seniman membuat karya, kemudian kritikus seni yang bertugas untuk menjelaskannya kepada publik. Menguraikan hal-hal yang mungkin belum terungkapkan soal makna dan pesan yang melekat pada karya seni tersebut.

“Yang ngepop pun belum tentu jelek,” pungkas SGA. “Adalah tugasnya kritikus seni untuk menjelaskan hal itu semua ke masyarakat.”

xxxxx

Pasca sesi diskusi, saya mendekati SGA dan berbincang sambil selonjoran santai di atas karpet di teras Omah Munir. Saya mengeluarkan beberapa pertanyaan yang masih terpendam dan tidak sempat saya utarakan pada sesi tanya jawab barusan.

Bagaimana opini anda soal media atau jurnalisme itu kudu obyektif? Kudu netral?
Lah, mana bisa? Ya memang kudu berpihak dong. Sekarang berpihaknya pada siapa dulu? Sudah seharusnya media atau jurnalisme itu berpihak kepada yang tertindas. Memang itu sudah kodratnya. Yang penting sumbernya benar dan akurat. Kalau wawancara ya memang benar-benar wawancara. Soal keberpihakan itu kan masalah angle. Setiap orang pasti punya angle dan pandangan. Sikap. Dan itu gak haram. Seperti halnya fotografi, kan pasti punya angle dalam memotret obyek. Bisa dari samping kanan, samping kiri, atas, atau bawah. Bebas saja. Yang penting itu proses dan etikanya juga dijalankan dengan benar.

Nah, seperti yang ramai kemarin pas momen Pilpres. Sampai ada media yang kasih endorsement segala…
Iya, itu biasa dalam demokrasi. Di Amerika kan sudah jelas mana media yang berpihak pada Partai Republik dan mana yang pro Demokrat. Sudah semestinya memang berpihak. Tinggal kita lihat mana yang berpihak pada yang benar. Ketika proses memilih pemimpin juga begitu. Jurnalisme atau media memang kudu mengabarkan ke publik bahwa mereka sudah berpihak pada yang benar.

Trus kondisinya sekarang?
Sekarang ketika pemimpin sudah terpilih, tinggal dikawal saja. Keberpihakannya cukup sampai di sana saja. Saat ini media kudu kembali mengawal dan mengawasi. Menagih janji. Yang katanya mau menegakkan HAM, tagih kembali janjinya. Kalau saya akan menunggu sampai setahun kepemimpinan Jokowi. Kalau tidak ada perubahan, tentu itu saatnya saya menulis lagi… (sambil mengangkat kedua tangannya dan memperagakan sedang mengetik)

Berarti frase “Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara” itu masih berlaku ya Mas?
(sambil tersenyum) Iya dong, pasti itu. Selalu.

Termasuk seni?
Apalagi seni!

 

*Dua tulisan saya terkait acara di Omah Munir dan SGA bisa dibaca pada bagian lain di blog ini. Cek di sini dan di sana. Anggap saja yang ini adalah sekuel ketiga dan bagian akhir dari dua tulisan saya sebelumnya. Sekian.